Membumikan Bahasa Langit
Oleh M. Aji Surya
Senin, 20 Februari 2012 , 07:03:00 WIB
 M. AJI SURYA |
 |
Kallimunnnasa ala qodri uqulihim, berbicaralah sesuai dengan pengetahuan lawan bicaramu.
Dinginnya kota Moskow di pertengahan Pebruari 2012 ini tidak menghalangi perhelatan pertemuan tingkat pejabat senior APEC. Meski salju terus berderai dan angin kutub utara menumbangkan ratusan penduduk di dataran Eropa, the show must go on. Ratusan pejabat silih berganti membicarakan soal liberalisasi perdagangan dan aneka isu terkait seperti korupsi dan terorisme.
Tanpa banyak yang menyangka, Delegasi Indonesia (Delri) tiba-tiba membuat para hadirin kepanasan. Itu gara-gara Delegasi kita meminta sidang mengamini sebuah konsep yang disebut inisiatif "blue economy". Dan agar tidak menjadi konsep langit yang sulit dipahami, Ketua Delri mengungkapkan bahwa yang dimaksud "blue" disini adalah laut, bukan langit, sehingga blue economy pastilah aneka aspek ekonomi yang terkait dengan laut.
Kabarnya, terminologi dimaksud telah dibesut sedemikian rupa oleh tim APEC Indonesia sehingga memiliki makna yang lebih komprehensif. Diungkapkan, adalah kewajiban setiap negara untuk melakukan tindakan kongkrit terhadap manajemen kelautan serta sumber-sumbernya, khususnya yang menyangkut dengan keamanan pangan (food security), perubahan iklim (climate change), pemberantasan pencurian ikan, kerjasama bidang riset dan pengembangan, serta peningkatan kesadaran atas isu-isu kelautan.
“Untuk itu Indonesia mengusulkan tiga inisiatif di APEC, yakni penurunkan tingkat pengambilan ikan yang tidak menjamin kesinambungan, penanganan perubahan iklim dan coral reef, serta meningkatkan koneksitas antar-kawasan,” ujar Dirjen Aspasaf.
Meskipun banyak negara sudah memberikan acungan jempol pada usulan Indonesia tersebut, namun mereka tetap meminta agar konsep ini diperjelas dan diperinci sehingga tidak menimbulkan salah pengertian. Agar tidak tumpang tindih dengan pembahasan serupa di fora internasional lainnya.
Masalahnya, apakah konsep tersebut mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya? Bukankah tim Apec yang dikirim ke Rusia tersebut pada dasarnya mewakili kepentingan penduduk Indonesia juga. Bisa jadi, meskipun sudah lumayan dirinci, tetapi bagi kebanyakan khalayak ramai, konsep tersebut masih bersifat langitan. Mengawang-awang dan jauh dari jangkauan. Mereka para petani dan nelayan misalnya, tidak sampai pada pemahaman bahwa delegasi Indonesia tersebut sebenarnya tengah berjuang untuk memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia secara umum.
Maklumlah, perdebatan di fora internasional memang selalu bersifat langitan. Para peserta sidang, karena ketajaman pisau diplomasinya, biasanya sudah bisa mengemdus dan menafsirkan konsep tersebut secara membumi. Mampu membaca di balik ucapan. Reading behind the lines, atau kata orang Jawa tanggap ing sasmito alias tahu arah dan tujuannya. Sehingga untuk mendukung atau menolak, mereka tinggal mengukur apakah konsep dimaksud memberikan manfaat bagi negeri yang diwakili.
Tetapi akar rumput di Indonesia yang terdiri antara lain dari abang becak dan pemulung, pastilah berhak juga mendapatkan pembumian konsep tersebut bagi kepentingan mereka. Tentulah ini sangat terkait dengan cara, pemilihan bahasa dan diksi yang tepat sehingga terjadi sebuah pemahaman yang sama dan melahirkan sebuah dukungan publik. Menciptakan sebuah ownership.
Bila dijelaskan dalam kerangka nasional Indonesia, ekonomi biru pastilah sangat terkait dengan sebuah kenyataan bahwa sebagian besar wilayah negeri kita ini terdiri dari laut dan pulau-pulau yang jumlahnya beribu-ribu. Repotnya, mengamankan sumber daya alam laut yang demikian besar tidak semudah mengamankan RT dan RW. Meski "ronda" terus dilakukan secara intensif, namun maling masih terlalu bebas untuk menggasak harta kita. Maklumlah, jumlah armada patroli lautan Indonesia masih belum seimbang dengan luas lautan.
Itulah sebabnya, jutaaan ton ikan misalnya, tiap tahun dicolong oleh kapal-kapal canggih asing dan begitu merapat ke daratan maka tangkapan mereka sudah dalam produk kaleng. Bukan hanya itu, aneka karang laut milik kita yang terkenal begitu indah dan esksotik juga digondol sehingga ikan-ikan kehilangan rumahnya dan hijrah ke daerah lain. Pesona wisata kita mengalami kerugian yang tanpa batas.
Berbicara tentang lautan, juga pasti akan terkait dengan istilah perubahan iklim atau climate change. Maklumlah, lautan yang luas ditengarai merupakan berkah karena mampu meminimalisir membengkaknya perubahan iklim. Tentulah Indonesia ingin agar alamnya yang sedemikian rupa itu diakui dunia sebagai penyumbang kelestarian alam dan lingkungan. Indonesia tidak mau dicap sebagai penyumbang perubahan iklim yang ditengarai menimbulkan masalah kehidupan manusia jangka panjang.
Oleh karenanya, pembicaraan soal laut dalam fora internasional merupakan sesuatu yang bersifat wajib ain bagi bangsa Indonesia. Kemampuan kita untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan laut sama sekali belum optimal sehingga harus dicari aneka mekanisme intenasional yang memungkinkan kekayaan kita itu tidak hilang, berkurang dan digasak oknum dari negara lain.
Melalui kerjasama internasional yang disepakati maka aneka kelemahan kita dalam mengamankan dan memanfaatkan lautan akan jauh lebih ringan dan mudah disiasati. Perdagangan terkait soal kelautan akan lebih tertata, negeri lain tidak seenak wudelnya menggaruk kekayaan kita, akan ada kerjasama dalam kerangka transfer teknologi, dan lain sebagainya.
Dengan bahasa yang lebih mudah lagi, usulan blue economy itu sama dengan usulan "gotong royong" seorang petani desa yang sawahnya berhektar-hektar namun tidak mampu menjaga hasil proses pertaniannya. Si petani yang cerdik tersebut mengajak anggota asosiasi pemilik sawah untuk melakukan kerjasama dalam pengamanan lingkungan, pemberantasan hama sawah, pengairan, pemanenan hingga distribusi hasil.
Dampaknya sungguh akan elok, sebab petani tersebut tidak perlu susah-susah untuk membentuk sekelompok centeng pengaman lahan padi, tikus sawah tetangga tidak akan masuk lahannya, pengairan jadi lancar serta semua proses produksi pertanian menjadi semakin efisien dan murah. Keuntungan menjadi lebih besar.
Bahasa yang membumi sangat dibutuhkan oleh rakyat karena merekalah pemilik kedaulatan. Seorang petani dan nelayan yang buta huruf pada galibnya adalah juga memiliki hak mendapatkan informasi tentang sepak terjang Indonesia di fora internasional yang seringkali mengusung bahasa langitan. Kunci bahasa tersebut cuma satu: menyampakan pesan sesuai pengetahuan lawan bicara.
Tentang pentingnya Indonesia dalam organisasi ASEAN misalnya, seorang Dirjen ASEAN pernah dengan piawai menerangkannya dengan bahasa "tawuran". Maklumlah, saat pertanyaan itu mengemuka, beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Jakarta lagi marak perkelahian masal yang merugikan semua pihak. Pengambilan perumpamaan ini sangat tepat karena memang sedang menjadi hot issue sehingga akan mudah diterima oleh publik secara umum.
Sang Dirjen pertama-tama bertanya seberapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat tawuran di sebuah daerah. Dengan mudah audience memberikan penjelasan sesuai dengan pengetahuan dan kepetingannya. Yang jelas, tawuran akan membuat usaha dan dagang tidak lancar. Murid dan gurunya tidak benani hadir di sekolahan. Pengguna jalan harus bermacetria serta mengalihkan pejalanannya ke jalan memutar yang labih jauh. Terdapat rasa ketakutan dan seabreg alasan lainnya.
Nah, lingkungan yang tawuran tersebut bisa terjadi tidak hanya dalam lingkungan RT, RW atau kecamatan. Sekelompok negara yang berdiam dalam suatu wilayah juga memiliki potensi tawuran atau dengan kata lainnya perang. Hal itu karena pertetanggaan beberapa negara juga tidak pernah absen dari masalah.
Lalu siapakah yang menginginkan adanya tawuran diantara negara di ASEAN? Pastilah tidak ada yang berharap. Untuk memanage aneka perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan sebuah organisasi yang namanya ASEAN. Memang sih, kalau keadaan adem ayem tidak banyak merasakan manfaatnya, apalagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas regional terjaga. Persis seperti seorang baru memahami lagi arti kesehatan manakala badannya demam.
Adapun makan malam keluarga bisa diibaratkan dengan pertemuan ASEAN yang begitu banyak. Makan malam keluarga sangat diperlukan karena itulah waktu paling baik untuk saling terbuka mengkritik serta memberikan penghargaan. Waktunya untuk menjewer dan menyampaikan hadiah. Waktu yang tepat untuk marah dan berbagi senyum ketulusan. Sebagaimana sebuah keluarga, bagi mereka yang masih bandel tidak akan ditendang keluar, tetapi kembali dinasehati saat makan malam berikutnya.
Dengan adanya ASEAN, masyarakatnya kini menjadi relatif rukun. Tidak ada pertikaian yang setingkat tawuran. Ekonominya terus mengalami perbaikan dan beberapa diantaranya mencapai yang tertinggi di dunia. Bahkan, masyarakatnya mulai saling berkunjung tanpa harus mengurus visa. Mereka menjadi bersaudara. Sebuah keadaan yang kondusif dan mendatangkan banyak manfaat.
Sayapun jadi teringat, seorang guru pernah menuturkan bahwa pembicara yang baik adalah mereka yang mampu menyampaikan materi pembicaraan dengan bahasa yang pas bagi para pendengarnya. Mampu menyampaikan konsep langit di forum langitan, dan membumikan konsep tersebut kepada masyarakat umum.
(Penulis adalah WNI yang tinggal di Rusia, ajimoscovic@gmail.com)
-
- IKAN FORMALIN INDONESIA
20.02.2012, 07:19 WIB
Komentator: kumanDI INDONESIA BANYAK IKAN FORMALIN DAN IKAN IMPOR DR CINA. MUNGKIN DKP ATO BPOM PERLU JUGA KONSEP IKAN SEHAT.
