Menteri Azwar Abubakar: Jangan Hiraukan Pengkritik Pemerintah
Minggu, 19 Februari 2012 , 11:13:00 WIB
Laporan: Ihsan Dalimunthe
 AZWAR ABUBAKAR/IST
| |
RMOL. Indonesia dikenal sebagai negara yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dunia. Karena itu, negara ini pun saat ini sudah diperhitungkan di dunia internasional.
Makanya, dia mata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, aneh jika Indonesia yang sebenarnya kondusif tetapi malah masih diprotes di sana-sini. Protesnya pun cenderung berlebihan.
Azwar memang tidak menyebut siapa pemrotes pemerintah. Tapi kuat dugaan yang ia maksud adalah kelompok yang selama ini kerap mengkritik pemerintahan SBY-Beodiono.
"Protes terlalu berlebihan. Nggak perlu terlalu dihiraukan," tegas Azwar saat menghadiri acara Deklarasi Lembaga Advokasi Matahari (LAM) di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Minggu (19/2).
Menteri asal Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan, Eropa saat ini sedang didera krisis ekonomi. Namun Indonesia pada hakikatnya masih kondusif. Nah, itu yang ia disayangkan. Pada pada saat yang sama, justru banyak pihak sibuk bertengkar dan saling menghujat.
"Nggak perlu dihiraukan. Kita harus tunjukkan bahwa Indonesia itu kondusif dan aman," kata mantan Plt Gubernur Aceh ini lagi. [zul]
-
Pengkritik Pemerintah
19.02.2012, 15:18 WIB Komentator: Joko Tingkir |
| Bisa kita bayangkan kekayaan Indonesia melimpah ruah, dimana sebagian besar kekayaan Indonesia dikorup oleh pejabat2 Pemerintah,anggota2 Dewan dan pengusaha2 nakal masih bisa bertahan bahkan devisa negara bertambah. Bagaimana kalau kekayaan koruptor dan pengusaha2 nakal disita kekayaannya untuk negara, Negara Indonesia akan makmur dan sejahtera rakyatnya. Kita harus mencontoh RRC ( China daratan )negara yang menguasai parta* Komunis tetapi ekonominya liberal, siapapun yang berbuat salah secara pidana ataupun perdata dihukum sesuai dengan Undang2 tidak terkecuali Ketua Parta* maupun Presiden bersalah dihukum se-berat2nya. Kalau Indonesia berlakukan hukuman seperti di China daratan bisa penuh kuburan dan penjara diseluruh Indonesia.Seharusnya Parta*2 di Indonesia dijadikan satu supaya mempunyai suara bulat untuk program pembangunan negara dan pemberantasan kriminalitas, Presiden hanya sebagai lambang dan gremium Parta* yang berkuasa menentukan politik dan ekonomi negara.Kalau Parta* Komunis berdiri di Indonesia masih alegi sebagian masyarakat kita dan dicap tidak bertuhan lebih baik digabung parta*2 saat ini menjadi satu dan apakah warna merah, hijau atau kelabu terserah pemilihnya dan akan lebih mudah mengontrolnya. |
-
Hiraukan suara rakyat
19.02.2012, 13:01 WIB Komentator: Markeso |
| Hei Onta nggak masalah Pemerintah nggak hiraukan kritik rakyat dimana Rakyat pembayar pajak untuk membiayai korupsi kalian dan kemewahan yang dinikmati onta ya , nanti ada masa Rakyat tidak hiraukan suaramu , ingat yah klu ada revoluisi onta ini perlu dicari duluan yah |
-
- gudel kabeh
19.02.2012, 11:53 WIB Komentator: gudel |
| koropsine nomer wahid kok bangga, mrisani akibate neng ngisor mbah |
-
GOLONGAN KAMBING BERJANGGUT BEGENE NEH YANG HOBI KORUPSI DUIT NEGARA
19.02.2012, 11:26 WIB Komentator: KSATRIA ORDO TEMPLAR HOTLINE: 0821 2202 3053 |
ANJJING ANJJING KAFIR MENJUAL AGAMA ARAB DAMBIL MENGGEROGOTI UANG NEGARA
BERITA DI GATRA.COM NEH SOAL HABIB CABUL DARI FPI
Belakangan, gelar gelar Habib tercoreng oleh isu seorang Habib yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap jamaahnya sendiri. Hal itu terungkap dari laporan belasan anak, bersama orang tua mereka, yang mengadukan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya pada 16 Desember 2011 dengan nomor laporan polisi LP/4432/XII/2011/PMJ/Dit.Reskr imum.
Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, pimpinan majelis Nurul Musthofa, yang dituding melakukan pelecehan seksual, kontan menjadi sorotan publik. Apalagi setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meresponnya dengan memanggil sang Habib untuk diklarifikasi. Sayangnya, Habib Hasan tidak memenuhi panggilan KPAI. Ia tidak bersedia pula melayani wawancara GATRA atas kasus yang menjerumuskan namanya ke dalam jurang kenisaan. |