PKS Ingatkan Pemerintah Tak Ambil Kebijakan yang Tambal Sulam
Senin, 16 Januari 2012 , 14:14:00 WIB
 ILUSTRASI/IST |
 |
RMOL. Pemerintah harus segera mengambil sikap tegas terkait kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM), apakah akan melalui konversi BBM ke BBG dan atau melalui kebijakan harga BBM yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini penting sebab sudah beberapa kali pemerintah mengalami kuota subsidi BBM yang berlebih.
Kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 16/1), anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani, mengatakan bahwa peningkatan konsumsi BBM oleh mobil ini dikarenakan jumlah mobil yang terus meningkat di tengah keterbatasan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan. Kemacetan demi kemacetan ini sudah dipastikan menghabiskan dan meningkatkan penggunaan BBM yang terbuang percuma begitu saja.
Artinya, lanjut Mardani, pemborosan penggunaan BBM sangat terkait juga dengan masalah ketersediaan infrastruktur jalan dan pertumbuhan mobil. Sehingga, solusi utamanya adalah bagaimana menambah jalan atau memperbaiki insfrastruktur jalan, atau diversifikasi moda transportasi dan juga mengendalikan pertumbuhan mobil.
"Pembatasan penggunaan BBM melalui konversi BBM ke BBG adalah solusi sekunder dari masalah utama melonjaknya penggunaan BBM ini," tegas Mardani.
Bila pemerintah tetap bertekad melaksanakan kebijakan pembatasan BBM melalui konversi BBM ke BBG untuk mobil dinas dan pribadi karena mendasarkan diri pada UU APBN 2012, lanjut Mardani, maka PKS juga meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan secara komprehensif dan tuntas. Artinya, pemerintah membuat blueprint perbaikan insfrastruktur jalan dan pengendalian pertumbuhan mobil, termasuk perbaikan sistem transportasi umum dan diversifikasi moda transportasi.
"Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah tidak tambal sulam dan sektoral, tapi komprehensif, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan secara efektif dan efisien," demikian Mardani. [ysa]
