Rakyat Merdeka Online

Home   

Share |

Pensiunan KPU Serakah 30 Mobil Dinas Dikuasai
Negara Berpotensi Kehilangan Aset Rp 3,37 Miliar
Rabu, 26 Oktober 2011 , 01:21:00 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
  

RMOL.30 unit mobil dinas di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dikuasai para penjabatnya yang sudah purnabakti alias pensiun. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan aset senilai Rp 3,37 miliar.

Hal ini diketahui dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pe­meriksa Keuangan pada Se­mester I 2011 (IHPS BPK-I 2011)  yang diserahkan ke DPR 5 Oktober lalu.

Dalam IHPS tersebut ter­ung­kap, pada neraca tahun 2010, aset tetap KPU tercatat senilai Rp 726 miliar. Rinciannya, aset be­rupa tanah senilai Rp 75,6 miliar, aset be­rupa peralatan dan mesin se­nilai Rp 456,3 miliar, aset be­rupa gedung dan bangunan se­nilai Rp 180,4 miliar, asset be­ru­pa jalan, irigasi dan jaringan se­nilai Rp 480 juta, aset tetap Lainnya se­nilai Rp 5,3 miliar, dan aset be­rupa pekerjaan kons­truksi yang masih dalam proses pengerjaan Rp 7,9 miliar.

Hasil pemeriksaan terhadap peralatan dan mesin berupa ken­daraan dinas di lingkungan KPU Pusat per tanggal 29 Maret 2011 diketahui terdapat kendaraan roda empat yang masih dikuasai pihak III sebanyak 30 unit senilai Rp 3,37 miliar. Di antaranya 25 unit senilai Rp 2,8 miliar dikuasai bekas anggota KPU, dan 5 unit senilai Rp 563 juta dikuasai para pejabat yang telah purnabakti.

Rinciannya antara lain, Station Wagon Toyota Ki­jang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7168 DQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Umar Husein, jenis mobil Station Wagon Toyota Ki­jang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7169 DQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Heru L Khutami, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7171 DQ senilai 112,6 juta atas nama Saut H Aritonang.

Lalu jenis mobil Station Wa­gon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7172 DQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Mahadi Sinam­bela, jenis mobil Station Wagon To­yota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7948 DQ dengan nilai Rp 112,6 juta atas nama H Mar­dinsyah.

Kemudian jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7952 DQ senilai Rp 112,6 juta atas nama CML Sitompul, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7954 DQ dengan nilai Rp 112,6 juta atas nama Nursyirwan Noer Datuk, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7958 DQ Rp 112,6 juta atas nama Shirato Syafei, STh’ Jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7959 DQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Sukarnotomo.

Lalu, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7960 DQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Bennie Akbar Fatah, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7962 DQ atas nama Rp 112,6 juta Askodar, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7963 DQ Rp 112,6 juta atas nama H. Rasyidi, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7968 DQ atas nama Rp 112,6 juta atas nama Syamsahril, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7969 DQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Soegito, dan jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7972 DQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Bam­bang Suroso.

Selanjutnya ada jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7974 DQ dengan nilai Rp 112.6 juta atas nama Lukman Syamra, jenis mobil Sta­tion Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7986 DQ dengan nilai Rp 112,6 juta atas nama Hasan Potabuga, dan jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7991 DQ dengan nilai Rp 112,6 juta atas nama R O Tambunan.

 Kemudian masih ada lagi jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7992 DQ dengan nilai Rp 112.6 juta atas nama Dedi Hamid, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7995 DQ senilai Rp 112,6 juta atas nama IM. Sunarkha

Kemudian, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7997 DQ dengan nilai Rp 112,6 juta atas nama Edwin Henawan Soekawati, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 7998 DQ dengan nilai Rp 112,6 juta atas nama Dju­had Mahja.

Jenis mobil Sta­tion Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 1687 KQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Hamid Ef­fen­di, jenis mobil Station Wa­gon Toyota Kijang buatan tahun 1996 dengan nomor polisi B 1692 KQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Sutoyo, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1996 dengan nomor polisi B 1691 KQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Supar­man Achmad Hilang.

Terkahir, jenis mobil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1996 dengan nomor polisi B 1688 KQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Ali Hardi Kiai Demak, dan terakhir jenis mo­bil Station Wagon Toyota Kijang buatan tahun 1999 dengan nomor polisi B 1641 LQ senilai Rp 112,6 juta atas nama Nasrun Sahadi, sehingga total nilainya men­capai Rp 3,37 miliar.

Direkomendasikan Untuk Lakukan Tuntutan Ganti Rugi

BPK menilai, penguasaan 30 kendaraan dinas  oleh pensiunan tersebut, KPU telah me­langgar Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben­da­ha­raan Negara Pasal 44 yang me­netapkan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna ba­rang, dan Peraturan Peme­rintah Nomor 6 Tahun 2006 ten­tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 6 ayat 2 yang menetapkan wewenang dan tanggung jawab pengguna barang milik negara.

Akibatnya, kendaraan dinas yang seharusnya bisa dijadikan kendaraan operasional bagi pe­ga­wai aktif menjadi kurang ber­daya dalam mendukung kegiatan or­ganisasi, serta pengamanan atas aset kendaraan sulit dila­kukan dan berpotensi hilang. Hal ini di­se­babkan adanya indikasi dari pi­hak-pihak tersebut untuk me­ngua­sai dan memiliki ken­da­raan tersebut.

Terhadap permasalahan terse­but, Sekjen KPU menyatakan se­pen­dapat kalau terdapat ken­daraan dinas yang dimiliki bekas anggota KPU dan pejabat yang telah pur­nabakti. KPU telah me­lakukan upaya penarikan kembali ken­da­raan yang masih dikuasai bekas anggota KPU periode 1999 dan pejabat yang telah purna­bakti.

 Sisa kendaraan yang belum berhasil ditarik tetap diupayakan untuk penarikannya dan telah ditindaklanjuti dengan mela­por­kan pemegang kendaraan terse­but kepada Polda Metro Jaya me­lalui SuratKetua KPU tanggal 02 Maret 2011 Nomor 109/kpu/III/2011 dengan tembusan kepada KPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua KPU agar meng­ins­truk­sikan Sekretaris Jenderal KPU untuk menarik kendaraan dinas yang dikuasai para bekas anggota KPU dan pejabat yang purna bakti tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain penggunaan kendaraan dinas oleh pihak ketiga, BPK juga behasi menemukan adanya aset KPU yang hilang senilai Rp 622,7 juta. Berdasarkan data dan informasi serta hasil cek fisik pada Satuan Kerja (satker) KPU di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Suma­tera Barat, Sumatera Utara, Kali­mantan Selatan, dan Sulawesi Selatan diketahui terdapat aset hilang minimal senilai Rp 622,7 juta yang terdiri dari kendaraan ber­motor senilai Rp 235,1 juta, dan peralatan mesin senilai Rp 387,6 juta.

Menurut BPK, dengan adanya masalah ini, KPU telah melang­gar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben­daharaan Negara Pasal 44 yang me­netapkan mengenai peng­guna barang dan/atau kuasa pengguna barang, dan Per­aturan Peme­rin­tah Nomor: 6 Tahun 2006 ten­tang Pengelo­laan Ba­rang Milik Ne­gara/Daerah Pasal 6 ayat 2 yang mene­tapkan me­ngenai wewe­nang dan tanggung jawab peng­­guna barang milik negara.

Menurut BPK, hal tersebut mengakibatkan terjadinya Poten­si kerugian negara karena aset yang hilang, serta membuat aset tetap yang disajikan dalam neraca KPU per 31 Desember 2010 be­lum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut di­se­babkan  karena pengamanan atas barang milik di instansi KPU lemah, dan tempat penyimpanan peralatan mesin tidak memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan ke­pada Ketua KPU agar meng­ins­truk­sikan Sekretaris Jenderal KPU untuk melakukan inves­tigasi atas hilangnya aset dan mem­proses secara pidana atau melalui me­kanisme Tuntutan Ganti Rugi, dan memerintahkan Ke­pala Biro Umum KPU untuk me­lakukan penataan tempat penyimpanan aset.

Bisa Dituduh Penggelapan

Yasonna Laoly, Anggota Komisi II DPR

Para pejabat KPU yang su­dah pensiun didesak segera me­ngembalikan kendaraan dinas yang sudah bukan menjadi haknya agar bisa digunakan pejabat yang aktif.

“Memalukan sekali, hal se­perti itu semestinya tidak perlu terjadi. Kalaupun ingin me­mi­liki kendaraan itu silakan ikut lelang,” kata anggota Komisi II DPR Yasonna Laoly, kemarin.

Anggota Fraksi PDIP ini men­jelaskan, semua kendaraan di­nas mesti dikembalikan ke lem­baga negara yang menge­lo­lanya. Kalau sudah melebihi batas wak­tu pemakaiannya, bisa di­lakukan pelelangan.

“Tapi ka­lau umur kendara­annya masih pan­jang akan di­berikan ke­pada pe­jabat aktif,” ter­ang­nya.

Soal pelaporan KPU ke Polisi atas kasus itu, anggota Banggar DPR ini setuju dengan upa­ya hukum tersebut. Bagi para pen­siunan yang ogah mengem­ba­likan kendaraan dinas bisa dituduh pasal penggelapan.

Sedangkan anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika me­ngatakan, kunci untuk me­nye­lesaikan masalah ini ada­lah komuniksi  yang baik an­tara ang­gota KPU dengan peng­guna, dan adanya kesada­ran dari si pengguna sendiri.

“Ya, itu warisan pahit dari periode yang lama. Se­ha­rus­nya beliau-beliau yang ter­hormat dulu bisa mengem­balikan kepa­da negara. Namun kalau tidak ada titik temu, ya proses saja secara hukum,” tegasnya.

Wakil rakyat dari daerah pe­mi­lihan Bali ini berharap pihak ke­polisian bisa segera menun­tas­kan masalah ini. Caranya, melalui proses hukum penyita­an dan eksekusi terhadap mo­bil dinas yang di­gunakan pihak ketiga tersebut.

“Sekarang tugas polisi untuk me­nindaklanjuti. Kalau ter­nya­ta dibiarkan saja, polisi yang me­nanganinya harus di­per­ta­nyakan,” tuturnya.

Sudah Dilaporkan ke Kepolisian

Menanggapi hasil audit BPK tersebut, Ketua Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary membe­narkan ada­nya kendaraan dinas milik KPU yang masih digunakan eks anggota KPU dan pejabat yang telah purna­bakti. Namun kare­na tidak kunjung kembali, diputuskan meminta ban­tuan kepada pi­hak ke­polisian.

“Aset KPU itu milik negara, jadi tidak boleh dimiliki per­orangan. Setelah diminta ber­kali-kali tidak juga di­kem­ba­likan, maka kita meminta ban­tuan Kepolisian untuk me­na­ngani masalah ini,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka di Ja­kar­ta, Senin lalu.

Hafiz mengungkapkan, sebe­lum meminta bantuan pihak Ke­polisian, KPU telah melakukan berbagai langkah persuasif untuk mengembalikan semua kendaraan dinas tersebut. Mi­sal­nya, Sekjen KPU telah me­ngirimkan surat untuk meminta kembali kendaraan tersebut kepada para pengguna.

“Biro Umum KPU pun telah me­laku­kan upaya-upaya persu­a­sif un­tuk penarikan kembali sisa-sisa kendaran dinas ter­sebut. Na­mun sayangnya, ha­silnya tidak maksimal,” ujarnya.

Makanya, KPU sudah mem­buat surat permohonan bantuan kepada Kapolda Metro Jaya de­ngan Nomor: 108/KPU/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 un­tuk dapat membantu upaya pe­narikan kendaraan dinas di­mak­sud,” terangnya.

Menurut Hafiz, masih dikua­sainya kendaraan dinas oleh bekas anggota KPU dan pe­jabat yang telah purnabakti ini adalah masalah lama, se­belum ia men­ja­bat. Ia berjanji KPU akan berusaha untuk me­ngembalikan kendaraan-ken­daraan dinas tersebut.

Sanksi Administrasi Nggak Bikin Jera

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif LIMA

Direktur Eksekutif Ling­kar Madani untuk Indo­nesia (LI­MA) Ray Rangkuti me­min­ta agar Kepolisian segera menin­daklanjuti hasil temuan BPk terkait pengelolaan ken­da­raan dinas di KPU. Pengua­saan aset negara oleh para be­kas pejabat KPU telah purna­bakti itu me­rupakan pelang­garan hukum.

“Saya mendukung langkah KPU yang melaporkannya ke pihak kepolisian. Seharus­nya mobil dinas itu hanya di­per­untukan bagi pegawai aktif. Ini jelas pelanggaran ter­hadap per­aturan perun­dang-undang­an. Polisi harus segera bertin­dak,” katanya, kemarin.

Bekas aktivis 98 ini mengaku tidak heran dengan temuan BPK mengenai mobil dinas ter­se­but. Sebab, kerap terjadi di ber­­bagai lembaga negara.

“Con­tohnya temuan BPK di Ke­­menterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Keme­na­ker­trans) semester I-2010. Wa­lau­pun akhirnya dikembalikan, tetap saja sudah terjadi pelang­garan,” ungkap Ray.

Menurut Ray, cara terbaik un­tuk menyelesaikan masalah mobil dinas ini de­ngan menem­puh jalur hukum. Me­nu­rutnya, cuma dengan mem­berikan sank­si pidanalah, para pejabat yang me­nya­lah­gunakan fasili­tas terse­but bisa dibuat jera.

“Kalau sanksi admi­nis­tratif tidak akan menimbulkan efek apapun, karena dianggap ter­lalu ringan,” tegasnya.

Ray juga mendesak Komisi II DPR segera bertin­dak terkait hal ini. [rm]


Baca juga:
Pelesiran 18 Satker Kemenakertrans Berpotensi Rugikan Negara 4,7 Miliar
Pengelolaan Aset di MA Masih Carut Marut
Kemenhub Bakal Enyahkan Penghuni 119 Rumah Dinas
Sisa Bantuan & Giro 13 M Belum Disetorkan ke Negara
KETUA KPU DI DPR


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Marshanda, Tantang Dr Richard Hadir Di Pengadilan

Chacha membawa bukti masih "waras" dan tidak bipolar. Demi merebut hak ...

 

Jessica Didepak Dari SNSD?

Heboh isu dari jagat hiburan K-Pop. Jessica disebut-sebut dikeluarkan da ...

 

Mulan Jameela, Banjir Hujatan Di Instagram

Sudah rahasia umum kalau Mulan Jameela dikategorikan salah satu selebriti ...

 

Kristen Stewart, Sedih Pattinson Pacari Wanita Lain

Robert Pattinson memiliki kekasih baru, yakni penyanyi nyentrik asal Inggr ...

 

DJ Terpanas Dunia

Disc Jockey (DJ) wanita sudah menjamur di dunia ajeb-ajeb. Para party goer ...


Berita Populer

Inilah Saran Yusril yang Membuat SBY dan Jokowi Kepincut
Jokowi Bisa Memahami Saran dari Yusril
Amien Rais Diingatkan Tak Membenci Rakyat Indonesia