Rakyat Merdeka Online

Home

Share |

Mendesak, Pembentukan Dewan Pemulihan Negara Hukum
Rabu, 17 Agustus 2011 , 15:29:00 WIB
Laporan:

ILUSTRASI/IST
  

RMOL. Sejak diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang lampau, makna kemerdekaan sejati belum pernah dinikmati rakyat Indonesia secara sempurna.

Berbagai varian sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia pernah dicoba. Mulai dari demokrasi parlementer era 1950-an dengan ditandai jatuh bangunnya kabinet, sistem demokrasi terpimpin sejak1959-1966, sistem demokrasi Pancasila Orde Baru 1966-1998, hingga sistem demokrasi liberal pada era reformasi. Nyatanya situasi yang dihadapi rakyat Indonesia tidak ada mengalami perubahan yang signifikan dan fundamental. Tetap terjadi kekarutmarutan hukum, politik, ekonomi.

Negara Indonesia sudah jatuh pada titik nadir disebut negara gagal. Negara Indonesia tidak pernah mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, memberikan kepastian, perlindungan dan rasa aman kepada rakyatnya. Mengapa negara belum mampu mewujudkan hal-hal fundamental tersebut?

Koalisi Untuk Pemulihan Indonesia (KUPI) yang merupakan gabungan dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat seperti The Indonesian Reform Institute, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Orang Indonesia (OI), dan Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JAMHI) melihat sumber masalahnya terletak pada kekeliruan penerapan sistem ketatanegaraan sistem ketatanegaraan yang tidak efektif dan efesien. Disamping, lemahnya rezim berkuasa yang selalu tunduk pada cengkeraman neomperialisme yang berjubah bisnis dan investasi.

Dampak dari kesalahan penerapan sistem bernegara mengakibatkan salah urus dan pemicu berbagai penyimpangan baik di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga akibatnya sebagai sumber utama wabah penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang massif dan ganas menghinggapi lembaga negara.

Termasuk melahirkan Mega-Korupsi seperti kasus BLBI hingga skandal Century, yang sampai saat ini tidak pernah terselesaikan. Karena konsekuensinya melibatkan banyak petinggi negara. ‎​Belum lagi laporan dari Pusat Pengkajian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas sejumlah kepemilikan rekening gendut perwira polisi dan kepala daerah.

Selain itu, KUPI juga memandang, saking tidak efisiennya dalam melaksanakan pengelolaannya yang bersifat tumpang tindih dan tambal sulam, Indonesia adalah negara fantastis bertaburan lembaga/komisi baik di kementerian maupun diluar itu (nonstruktural) berjumlah lebih 116. Kalau mau jujur dikatakan sistem yang tidak efektif dan berbiaya tinggi ini hanya akan menghasilkan aparat hukum, legislator, presiden, dan kepala daerah yang korup.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga ad hoc semacam KPK yang masih berpijak pada sistem sekarang, maka sampai kapanpun tidak akan memenuhi harapan publik untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya.

Penyelesaian masalah bangsa atas kesemrawutan kehidupan hukum, politik, dan ekonomi, hanya bisa efektif dilakukan secara radikal, sistemik dan total dengan rancangan sistem tersendiri. Karenanya, penting didorong pembentukan Dewan Pemulihan Negara Hukum, yang dipimpin para tokoh dan ahli.

Tugas utama Dewan Pemulihan Negara Hukum tersebut nantinya yakni, merumuskan pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi nasional yang mandiri; menentukan dan menempatkan kepala daerah yang kridible dan cakap dan nasionalisasi asset asing; serta membentuk sub Dewan yakni Lembaga Potongtangan dan Penyitaan Seluruh Asset Koruptor.

"Jadi, kesimpulannya apabila kita tetap masih mengekor sistem yang ada, senyatanya siapapun pemimpin nasional dan kita semua hanya bermimpi kosong dan atau mengantang asap dalam citanya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat," demikian sikap KUPI lewat rilis yang diterima redaksi, beberapa saat lalu (Rabu, 17/8). [wid]


Baca juga:
SBY Diminta Genjot Produksi Dalam Negeri
Rakyat Harus Inisiasi Perubahan agar Kemerdekaan Dirasakan
Rizal Ramli: SBY Mimipi Kali Ye?
Amir Syamsuddin: Komentar Tjipta Lesmana Sungguh Memprihatinkan
Demokrat Tepis Keraguan Publik dengan Mengurai Kembali Pidato SBY


Komentar Pembaca

Menteri Marwan Siapkan Balai Pelatihan SDM Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar akan mengoptimalkan balai pelatihan pemberdayaan di beberapa kota di Indo ...

blitz.rmol.co
 

Miley Cyrus, Sukses Seronok di VMA 2015

Tugas sebagai pembawa acara MTV Video Music Awards 2015 membuahkan keunt ...

 

Deklarasi Capres Amerika Siap Dibully Hingga 2020

Rapper dan suami Kim Kardashian ini menabuh genderang perang sendiri saa ...

 

Serang KD & Raul Lemos, Aurel Disemprot Anang

Ultah ke-17 Aurel tak dihadiri KD. Kecewa, Aurel curhat di media sosial. ...

 

Diana Satilho, Korban CR7

Mahasiswa asal Brasil ini mengaku menjadi korban rayuan bintang Real Madrid ...

 

Gara-gara Ukuran Badan, Jupe Gagal Lolos Kowad

Penyanyi dangdut Julia Perez turut hadir memeriahkan acara pameran senjata ...


Berita Populer

Kalau Paham, Rakyat Pasti Berusaha Turunkan Jokowi-JK Seperti di Malaysia
Ternyata, DKI Rugi Rp 800 Miliar di Sumber Waras
Cabut Mandat Jokowi sebagai Presiden