Rakyat Merdeka Online

Home


MENDESAK, PEMBENTUKAN DEWAN PEMULIHAN NEGARA HUKUM
RABU, 17 AGUSTUS 2011 , 15:29:00 WIB

LAPORAN:


ILUSTRASI/IST
  

RMOL. Sejak diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang lampau, makna kemerdekaan sejati belum pernah dinikmati rakyat Indonesia secara sempurna.

Berbagai varian sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia pernah dicoba. Mulai dari demokrasi parlementer era 1950-an dengan ditandai jatuh bangunnya kabinet, sistem demokrasi terpimpin sejak1959-1966, sistem demokrasi Pancasila Orde Baru 1966-1998, hingga sistem demokrasi liberal pada era reformasi. Nyatanya situasi yang dihadapi rakyat Indonesia tidak ada mengalami perubahan yang signifikan dan fundamental. Tetap terjadi kekarutmarutan hukum, politik, ekonomi.

Negara Indonesia sudah jatuh pada titik nadir disebut negara gagal. Negara Indonesia tidak pernah mampu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, memberikan kepastian, perlindungan dan rasa aman kepada rakyatnya. Mengapa negara belum mampu mewujudkan hal-hal fundamental tersebut?

Koalisi Untuk Pemulihan Indonesia (KUPI) yang merupakan gabungan dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat seperti The Indonesian Reform Institute, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Orang Indonesia (OI), dan Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JAMHI) melihat sumber masalahnya terletak pada kekeliruan penerapan sistem ketatanegaraan sistem ketatanegaraan yang tidak efektif dan efesien. Disamping, lemahnya rezim berkuasa yang selalu tunduk pada cengkeraman neomperialisme yang berjubah bisnis dan investasi.

Dampak dari kesalahan penerapan sistem bernegara mengakibatkan salah urus dan pemicu berbagai penyimpangan baik di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga akibatnya sebagai sumber utama wabah penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang massif dan ganas menghinggapi lembaga negara.

Termasuk melahirkan Mega-Korupsi seperti kasus BLBI hingga skandal Century, yang sampai saat ini tidak pernah terselesaikan. Karena konsekuensinya melibatkan banyak petinggi negara. ‎​Belum lagi laporan dari Pusat Pengkajian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas sejumlah kepemilikan rekening gendut perwira polisi dan kepala daerah.

Selain itu, KUPI juga memandang, saking tidak efisiennya dalam melaksanakan pengelolaannya yang bersifat tumpang tindih dan tambal sulam, Indonesia adalah negara fantastis bertaburan lembaga/komisi baik di kementerian maupun diluar itu (nonstruktural) berjumlah lebih 116. Kalau mau jujur dikatakan sistem yang tidak efektif dan berbiaya tinggi ini hanya akan menghasilkan aparat hukum, legislator, presiden, dan kepala daerah yang korup.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga ad hoc semacam KPK yang masih berpijak pada sistem sekarang, maka sampai kapanpun tidak akan memenuhi harapan publik untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya.

Penyelesaian masalah bangsa atas kesemrawutan kehidupan hukum, politik, dan ekonomi, hanya bisa efektif dilakukan secara radikal, sistemik dan total dengan rancangan sistem tersendiri. Karenanya, penting didorong pembentukan Dewan Pemulihan Negara Hukum, yang dipimpin para tokoh dan ahli.

Tugas utama Dewan Pemulihan Negara Hukum tersebut nantinya yakni, merumuskan pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi nasional yang mandiri; menentukan dan menempatkan kepala daerah yang kridible dan cakap dan nasionalisasi asset asing; serta membentuk sub Dewan yakni Lembaga Potongtangan dan Penyitaan Seluruh Asset Koruptor.

"Jadi, kesimpulannya apabila kita tetap masih mengekor sistem yang ada, senyatanya siapapun pemimpin nasional dan kita semua hanya bermimpi kosong dan atau mengantang asap dalam citanya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat," demikian sikap KUPI lewat rilis yang diterima redaksi, beberapa saat lalu (Rabu, 17/8). [wid]


Baca juga:
SBY DIMINTA GENJOT PRODUKSI DALAM NEGERI
RAKYAT HARUS INISIASI PERUBAHAN AGAR KEMERDEKAAN DIRASAKAN
RIZAL RAMLI: SBY MIMIPI KALI YE?
AMIR SYAMSUDDIN: KOMENTAR TJIPTA LESMANA SUNGGUH MEMPRIHATINKAN
DEMOKRAT TEPIS KERAGUAN PUBLIK DENGAN MENGURAI KEMBALI PIDATO SBY


Komentar Pembaca
Cetak SDM Berdaya Saing Tinggi, Kementerian PUPR Tingkatkan Komposisi Karyawan Teknis
 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipercaya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengge ...

Peta Kekerasan Sosial Pada Anak
blitz.rmol.co
 

Noemie Happart, Ciuman Dengan Yannick Ferreira

Selebrasi gol unik penyerang Atletico Madrid, Yannick Ferreira Carrasco pa ...

 

Kalau Sudah Tunangan Nikahnya Kapan, Nez?

Diduga Agnez dan Wijin sudah tunangan sebelum jalinan asmara mereka go pub ...

 

January Jones, Belajar Hidup Dari Anak

Memiliki buah hati adalah pencapaian terbesar bagi January Jones. Model da ...

 

Mulan Jameela, Pamer Maternity Shoot, Kok Disindir Busung Lapar

Dosa apa Mulan Jameela. Entah hal apa pun yang dilakukannya, istri hmad Dh ...

 

Jennifer Aniston, Pernah Ribut, Sedih Ibu Meninggal

Hubungan Jennifer Aniston dan sang ibunda, Nancy Dow memang dikabarkan mer ...

Berita Populer

Inilah Tiga Cara yang Bisa Dipakai KPK Seret Ahok Ke Meja Hijau
Pantaslah Ahok Dijuluki Gubernur Sukses Setengah Matang
KPK Harus Usut Dugaan Perkaya Diri Sendiri Oleh Ahok