IndiHome Digital Home Experience
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
KemenPUPR

Tahun Ini, PNS DKI Lebaran Tanpa THR

KPK dan BPK Anggap Melanggar Hukum

Nusantara  RABU, 01 SEPTEMBER 2010 , 06:23:00 WIB |

Tahun Ini, PNS DKI Lebaran Tanpa THR
RMOL. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, tahun ini 85 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ling­ku­ngan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI dipastikan tidak akan men­dapat Tunjangan Hari Raya (THR)
Pasalnya, mereka sudah di­­anggap me­nerima Tunjangan Ke­sejahte­raan Daerah (TKD). Ma­lah, pem­beri­an THR akan diang­gap me­langar hukum.

Langkah tersebut diambil se­telah Pemprov melakukan eva­lua­si yang cukup panjang. Ke­pu­tusannya pun didasari ke­bi­jakan Pemprov DKI Jakar­ta yang telah memberikan TKD ke­pada pega­wai se­tiap bulannya.

“TKD merupakan dana yang men­cakup seluruh tunjangan, ter­masuk di dalamnya THR yang mereka terima. Bahkan, pengaku­mu­lasian tunjangan ini sudah se­suai dengan ketentuan dalam Per­aturan Pemerintah Nomor 58 Ta­hun 2005 tentang Pedoman Pe­ngelolaan Keuangan Daerah,” kata Kepala Bidang Informasi Publik Pemda DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia, kemarin.

Menurutnya, penghapusan da­na THR melalui kebijakan TKD, sesungguhnya telah meningkat­kan penghasilan PNS menjadi jauh lebih besar. Besarannya pun tergantung golongan dan jabatan masing-masing pegawai.

“Anggaran THR untuk para PNS sebenarnya sudah ada. Jum­lahnya sebesar Rp 169,8 mi­liar. Namun dana tersebut belum bisa diambil lantaran Ba­dan Peme­riksa Keuangan (BPK) me­nyata­kan, adalah sebuah pelanggaran bila dana tersebut di­pakai,” te­rang­nya.

Sebenarnya melalui dana ter­sebut, kata Cucu, Pemprov DKI berencana mengalokasikan dana ini kepada para pegawai di ling­kungan Pemprov DKI. Rincian­nya, PNS dan calon PNS (CP­NS) akan diberi­kan 1,4 juta. Ke­mu­dian Pegawai Tidak Tetap (PTT) Rp 1,2 juta, sedangkan pen­siunan mendapat Rp 1 juta.

Tapi rencana itu gagal sebe­lum dana akan dicairkan. Hal tersebut disebabkan keluarnya reko­mendasi dari BPK yang akan meng­hapus seluruh bentuk tun­jangan setelah diberlaku­kannya kebijakan TKD, terma­suk salah satunya THR.

“Komisi Pemberantasan Ko­rup­si (KPK) sempat memperi­ngat­kan Pemprov DKI untuk ti­dak menambah anggaran kese­jah­teraan pe­gawainya menggu­nakan dana APBD serta dana yang di­himpun oleh pihak ke­tiga. Pem­prov hanya diperboleh­kan mem­­beri dana santunan itu ke­pada pe­gawainya jika berasal dari pihak luar yang diberikan secara suka­rela,” terangnya.

Penghapusanan THR ini, tam­bah Cucu, sekaligus bertujuan me­ningkatkan ketertiban dalam pe­ngelolaan keuangan daerah. Ka­rena pada waktu pemberian THR, setiap instansi pemerintah pu­nya kebijakan sendiri-sendiri soal tun­jangan. “Dulu, banyak se­kali jenis tunjangannya, ada un­tuk kese­jahteraan, hari raya. Po­kok­nya ma­cam-macam lah. Itu me­nim­bul­kan kecurigaan,” tandasnya.

Hal senada dinyatakan Asisten Tata Pemerintahan Sekda Pro­vinsi DKI Jakarta Fadjar Pan­jaitan, setelah disimpulkannya tambahan penghasilan biaya cuti bersama yang terakomodir da­lam TKD. Sehingga tidak dibe­narkan lagi jika Pemprov DKI harus mem­berikan tambahan pengha­si­lan biaya cuti bersama saat Le­baran nanti.

“Kebijakan ini diambil setelah proses evaluasi yang menge­sah­kan Pemprov DKI untuk tidak memberikan tambahan pengha­si­l­an biaya cuti bersama kepada pe­gawai,” ujar Fadjar.

Fadjar membantah keras, jika ada yang beranggapan bahwa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bo­wo telah mengabaikan pening­ka­tan kesejahteraan para pegawai melalui kebijakan ini. Karena da­lam proses pengambilan kepu­tusan ini, sambungnya, gubernur tidak sendiri. Dia dibantu oleh tim yang terdiri Biro Hukum, Ins­pek­torat, Badan Kepegawaian Dae­rah, serta Badan Pengelola Keua­ngan Daerah. Se­lain itu, gubernur juga memper­tim­bang­kan saran-saran dari KPK dan BPK.

“Gubernur selama ini telah ber­usaha keras meningkatkan kese­jah­teraan pegawai. Namun, hal itu di­la­kukan dalam bentuk lain yang me­mungkinkan, sesuai peraturan yang berlaku dan bisa diper­tang­g­ung­jawabkan secara hukum. Salah satunya melalui pemberian TKD,” terang Fadjar.

Peningkatan kesejahteraan melalui TKD, masih menurut Fadjar, telah mencakup se­luruh kebutuhan pegawai, ter­ma­suk tambahan penghasilan un­tuk biaya cuti bersama.  [RM]

Komentar Pembaca
Ruhut dan Hayono Tidak Disiplin

Ruhut dan Hayono Tidak Disiplin

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 , 17:27:00

Pilkada DKI 2017 Bernuansa Pilpres

Pilkada DKI 2017 Bernuansa Pilpres

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 , 16:45:00

Harapan Besar PDIP Ada di Pundak Hana Hasanah

Harapan Besar PDIP Ada di Pundak Hana Hasanah

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 , 13:00:00

Partai Relawan Militan Jokowi

Partai Relawan Militan Jokowi

MINGGU, 25 SEPTEMBER 2016 , 01:47:00

Ahok Dan Para Tokoh Pendukung

Ahok Dan Para Tokoh Pendukung

SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 , 10:51:00

Bicara di Peresmian Museum

Bicara di Peresmian Museum

SENIN, 26 SEPTEMBER 2016 , 05:04:00