Rakyat Merdeka Online

Home

Share |
Tahun Ini, PNS DKI Lebaran Tanpa THR
KPK dan BPK Anggap Melanggar Hukum
Rabu, 01 September 2010 , 06:23:00 WIB

  

RMOL. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, tahun ini 85 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ling­ku­ngan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI dipastikan tidak akan men­dapat Tunjangan Hari Raya (THR)

Pasalnya, mereka sudah di­­anggap me­nerima Tunjangan Ke­sejahte­raan Daerah (TKD). Ma­lah, pem­beri­an THR akan diang­gap me­langar hukum.

Langkah tersebut diambil se­telah Pemprov melakukan eva­lua­si yang cukup panjang. Ke­pu­tusannya pun didasari ke­bi­jakan Pemprov DKI Jakar­ta yang telah memberikan TKD ke­pada pega­wai se­tiap bulannya.

“TKD merupakan dana yang men­cakup seluruh tunjangan, ter­masuk di dalamnya THR yang mereka terima. Bahkan, pengaku­mu­lasian tunjangan ini sudah se­suai dengan ketentuan dalam Per­aturan Pemerintah Nomor 58 Ta­hun 2005 tentang Pedoman Pe­ngelolaan Keuangan Daerah,” kata Kepala Bidang Informasi Publik Pemda DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia, kemarin.

Menurutnya, penghapusan da­na THR melalui kebijakan TKD, sesungguhnya telah meningkat­kan penghasilan PNS menjadi jauh lebih besar. Besarannya pun tergantung golongan dan jabatan masing-masing pegawai.

“Anggaran THR untuk para PNS sebenarnya sudah ada. Jum­lahnya sebesar Rp 169,8 mi­liar. Namun dana tersebut belum bisa diambil lantaran Ba­dan Peme­riksa Keuangan (BPK) me­nyata­kan, adalah sebuah pelanggaran bila dana tersebut di­pakai,” te­rang­nya.

Sebenarnya melalui dana ter­sebut, kata Cucu, Pemprov DKI berencana mengalokasikan dana ini kepada para pegawai di ling­kungan Pemprov DKI. Rincian­nya, PNS dan calon PNS (CP­NS) akan diberi­kan 1,4 juta. Ke­mu­dian Pegawai Tidak Tetap (PTT) Rp 1,2 juta, sedangkan pen­siunan mendapat Rp 1 juta.

Tapi rencana itu gagal sebe­lum dana akan dicairkan. Hal tersebut disebabkan keluarnya reko­mendasi dari BPK yang akan meng­hapus seluruh bentuk tun­jangan setelah diberlaku­kannya kebijakan TKD, terma­suk salah satunya THR.

“Komisi Pemberantasan Ko­rup­si (KPK) sempat memperi­ngat­kan Pemprov DKI untuk ti­dak menambah anggaran kese­jah­teraan pe­gawainya menggu­nakan dana APBD serta dana yang di­himpun oleh pihak ke­tiga. Pem­prov hanya diperboleh­kan mem­­beri dana santunan itu ke­pada pe­gawainya jika berasal dari pihak luar yang diberikan secara suka­rela,” terangnya.

Penghapusanan THR ini, tam­bah Cucu, sekaligus bertujuan me­ningkatkan ketertiban dalam pe­ngelolaan keuangan daerah. Ka­rena pada waktu pemberian THR, setiap instansi pemerintah pu­nya kebijakan sendiri-sendiri soal tun­jangan. “Dulu, banyak se­kali jenis tunjangannya, ada un­tuk kese­jahteraan, hari raya. Po­kok­nya ma­cam-macam lah. Itu me­nim­bul­kan kecurigaan,” tandasnya.

Hal senada dinyatakan Asisten Tata Pemerintahan Sekda Pro­vinsi DKI Jakarta Fadjar Pan­jaitan, setelah disimpulkannya tambahan penghasilan biaya cuti bersama yang terakomodir da­lam TKD. Sehingga tidak dibe­narkan lagi jika Pemprov DKI harus mem­berikan tambahan pengha­si­lan biaya cuti bersama saat Le­baran nanti.

“Kebijakan ini diambil setelah proses evaluasi yang menge­sah­kan Pemprov DKI untuk tidak memberikan tambahan pengha­si­l­an biaya cuti bersama kepada pe­gawai,” ujar Fadjar.

Fadjar membantah keras, jika ada yang beranggapan bahwa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bo­wo telah mengabaikan pening­ka­tan kesejahteraan para pegawai melalui kebijakan ini. Karena da­lam proses pengambilan kepu­tusan ini, sambungnya, gubernur tidak sendiri. Dia dibantu oleh tim yang terdiri Biro Hukum, Ins­pek­torat, Badan Kepegawaian Dae­rah, serta Badan Pengelola Keua­ngan Daerah. Se­lain itu, gubernur juga memper­tim­bang­kan saran-saran dari KPK dan BPK.

“Gubernur selama ini telah ber­usaha keras meningkatkan kese­jah­teraan pegawai. Namun, hal itu di­la­kukan dalam bentuk lain yang me­mungkinkan, sesuai peraturan yang berlaku dan bisa diper­tang­g­ung­jawabkan secara hukum. Salah satunya melalui pemberian TKD,” terang Fadjar.

Peningkatan kesejahteraan melalui TKD, masih menurut Fadjar, telah mencakup se­luruh kebutuhan pegawai, ter­ma­suk tambahan penghasilan un­tuk biaya cuti bersama.  [RM]


Baca juga:
CAR FREE DAY RAMADHAN
PENANAMAN PIPA BAWAH REL
Pembuatan KTP Jakarta Diperketat
2020, Jakarta Jadi Lautan Manusia
Sudah Molor, 13 Sungai Ibukota Dikeruk Asing


Komentar Pembaca
blitz.rmol.co
 

Maria Eva, Sudah Dihamili Eks Pejabat Pare-Pare

Maria kaget umur 35 tahun masih bisa hamil. Tidak tahu apakah istri pertam ...

 

Dul Cemas Menanti Vonis

Terdakwa AQJ alias Dul telah menjalani enam kali persidangan dalam kasus k ...

 

Luna Maya, Rajin Rawat Organ Intim

Wanita itu idealnya cantik luar-dalam. Merawat paras yang terlihat sama pe ...

 

Lindsay Lohan, Bikin Berang ELLE Indonesia

Lilo kembali berulah. Dan kali ini ia bermasalah dengan pihak majalah ELLE ...


Berita Populer

Bila Berhasil Acak-acak PPP, Prabowo Pun Bisa Rusak PKS
Marwan Ja'far: Belum Apa-apa PPP Sudah Lari Duluan
NCID: Skenario Amerika, Jokowi Harus Menang Pilpres 2014