Rakyat Merdeka Online

Home


TAHUN INI, PNS DKI LEBARAN TANPA THR
KPK DAN BPK ANGGAP MELANGGAR HUKUM
RABU, 01 SEPTEMBER 2010 , 06:23:00 WIB

  

RMOL. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, tahun ini 85 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ling­ku­ngan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI dipastikan tidak akan men­dapat Tunjangan Hari Raya (THR)

Pasalnya, mereka sudah di­­anggap me­nerima Tunjangan Ke­sejahte­raan Daerah (TKD). Ma­lah, pem­beri­an THR akan diang­gap me­langar hukum.

Langkah tersebut diambil se­telah Pemprov melakukan eva­lua­si yang cukup panjang. Ke­pu­tusannya pun didasari ke­bi­jakan Pemprov DKI Jakar­ta yang telah memberikan TKD ke­pada pega­wai se­tiap bulannya.

“TKD merupakan dana yang men­cakup seluruh tunjangan, ter­masuk di dalamnya THR yang mereka terima. Bahkan, pengaku­mu­lasian tunjangan ini sudah se­suai dengan ketentuan dalam Per­aturan Pemerintah Nomor 58 Ta­hun 2005 tentang Pedoman Pe­ngelolaan Keuangan Daerah,” kata Kepala Bidang Informasi Publik Pemda DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia, kemarin.

Menurutnya, penghapusan da­na THR melalui kebijakan TKD, sesungguhnya telah meningkat­kan penghasilan PNS menjadi jauh lebih besar. Besarannya pun tergantung golongan dan jabatan masing-masing pegawai.

“Anggaran THR untuk para PNS sebenarnya sudah ada. Jum­lahnya sebesar Rp 169,8 mi­liar. Namun dana tersebut belum bisa diambil lantaran Ba­dan Peme­riksa Keuangan (BPK) me­nyata­kan, adalah sebuah pelanggaran bila dana tersebut di­pakai,” te­rang­nya.

Sebenarnya melalui dana ter­sebut, kata Cucu, Pemprov DKI berencana mengalokasikan dana ini kepada para pegawai di ling­kungan Pemprov DKI. Rincian­nya, PNS dan calon PNS (CP­NS) akan diberi­kan 1,4 juta. Ke­mu­dian Pegawai Tidak Tetap (PTT) Rp 1,2 juta, sedangkan pen­siunan mendapat Rp 1 juta.

Tapi rencana itu gagal sebe­lum dana akan dicairkan. Hal tersebut disebabkan keluarnya reko­mendasi dari BPK yang akan meng­hapus seluruh bentuk tun­jangan setelah diberlaku­kannya kebijakan TKD, terma­suk salah satunya THR.

“Komisi Pemberantasan Ko­rup­si (KPK) sempat memperi­ngat­kan Pemprov DKI untuk ti­dak menambah anggaran kese­jah­teraan pe­gawainya menggu­nakan dana APBD serta dana yang di­himpun oleh pihak ke­tiga. Pem­prov hanya diperboleh­kan mem­­beri dana santunan itu ke­pada pe­gawainya jika berasal dari pihak luar yang diberikan secara suka­rela,” terangnya.

Penghapusanan THR ini, tam­bah Cucu, sekaligus bertujuan me­ningkatkan ketertiban dalam pe­ngelolaan keuangan daerah. Ka­rena pada waktu pemberian THR, setiap instansi pemerintah pu­nya kebijakan sendiri-sendiri soal tun­jangan. “Dulu, banyak se­kali jenis tunjangannya, ada un­tuk kese­jahteraan, hari raya. Po­kok­nya ma­cam-macam lah. Itu me­nim­bul­kan kecurigaan,” tandasnya.

Hal senada dinyatakan Asisten Tata Pemerintahan Sekda Pro­vinsi DKI Jakarta Fadjar Pan­jaitan, setelah disimpulkannya tambahan penghasilan biaya cuti bersama yang terakomodir da­lam TKD. Sehingga tidak dibe­narkan lagi jika Pemprov DKI harus mem­berikan tambahan pengha­si­lan biaya cuti bersama saat Le­baran nanti.

“Kebijakan ini diambil setelah proses evaluasi yang menge­sah­kan Pemprov DKI untuk tidak memberikan tambahan pengha­si­l­an biaya cuti bersama kepada pe­gawai,” ujar Fadjar.

Fadjar membantah keras, jika ada yang beranggapan bahwa Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bo­wo telah mengabaikan pening­ka­tan kesejahteraan para pegawai melalui kebijakan ini. Karena da­lam proses pengambilan kepu­tusan ini, sambungnya, gubernur tidak sendiri. Dia dibantu oleh tim yang terdiri Biro Hukum, Ins­pek­torat, Badan Kepegawaian Dae­rah, serta Badan Pengelola Keua­ngan Daerah. Se­lain itu, gubernur juga memper­tim­bang­kan saran-saran dari KPK dan BPK.

“Gubernur selama ini telah ber­usaha keras meningkatkan kese­jah­teraan pegawai. Namun, hal itu di­la­kukan dalam bentuk lain yang me­mungkinkan, sesuai peraturan yang berlaku dan bisa diper­tang­g­ung­jawabkan secara hukum. Salah satunya melalui pemberian TKD,” terang Fadjar.

Peningkatan kesejahteraan melalui TKD, masih menurut Fadjar, telah mencakup se­luruh kebutuhan pegawai, ter­ma­suk tambahan penghasilan un­tuk biaya cuti bersama.  [RM]


Baca juga:
CAR FREE DAY RAMADHAN
PENANAMAN PIPA BAWAH REL
PEMBUATAN KTP JAKARTA DIPERKETAT
2020, JAKARTA JADI LAUTAN MANUSIA
SUDAH MOLOR, 13 SUNGAI IBUKOTA DIKERUK ASING


Komentar Pembaca
Mengenal Pinjaman Tanpa Agunan Syariah
 

Bank Indonesia mendorong adanya produk kredit tanpa agunan (KTA) dari lembaga syariah. Syarat pengajuan kredit ini hampir sama de ...

Gatot Nurmantyo: Peran Wartawan Sangat Berpengaruh
blitz.rmol.co
 

Risty Tagor, Capek Nongol Di TV Tanpa Prestasi

Konflik rumah tangga Risty Tagor dengan Stuart Collin terus berlanjut. Sej ...

 

Beyonce, Single Baru Serang Ras Kulit Putih

Baru-baru ini Beyonce resmi merilis single dan video klip terbarunya berju ...

 

Cindy Crawford, Anggap Richard Gere Cuma Orang Asing

Tak banyak pasangan yang membina silaturahmi usai bercerai. Ada kalanya sa ...

 

Mikaela Calgano, Dikirimi Bunga Dari Manajer Inter

Jurnalis cantik ini belum lama ini mendapat kiriman bunga dari Allenatore ...

 

Kate Winslet, Sengaja Pegang Dada Susan Sarandon

Dalam sebuah talkshow, Kate Winslet buka suara tenĀ­tang fotonya yang bere ...

 
bollywood.rmol.co
 

Salman-Katrina Kepergok Jalan Berdua Hingga Larut Malam

Beberapa saat setelah dikabarkan putus dengan kekasihnya, Ranbir Kapoor, a ...

 

Kalahkan SRK,PM India Menempati Urutan ke 2 dengan Jumlah Followers Terbanyak di India

Perdana Menteri India, Narendra Modi berhasil mengalahkan aktor Bollywood ...

 

Setelah Enam Tahun Pacaran, Ranbir-Katrina Putus!

Kisah cinta dua bintang top Bollywood, Ranbir Kapoor dan Katrina Kaif mema ...

 

Ranveer Singh-Deepika Padukone Aktor-Aktris Terbaik Filmfare Awards 2016

Gelaran pesta malam puncak 'Filmfare Awards' ke 61 Tahun 2016 baru saja di ...

Berita Populer

Politisi PDIP: Hati-Hati Pak Jokowi, Anda Bisa Terjungkal!
Ini Kekuatan Sandiaga Uno Yang Dianggap Melampaui Ahok
Muhaimin: Bagus Juga Kalau Semua Kompak Dukung Yusril